-
Nilai AKIP BPKAD
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi... -
Konflik pertanahan yang Terfasilitasi penyelesaiannya melalui jalur non litig...
Sengketa atau konflik merupakan bentuk aktualisasi atas perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai,... -
Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Unit... -
Persentase Bidang Lahan Pemda yang Bersertifikat
Bersertifikat berasal dari kata dasar sertifikat. Arti bersertifikat adalah mempunyai sertifikat. Arti lainnya dari bersertifikat adalah dijamin dengan sertifikat. -
Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi ini terdiri dari : 1. Investasi nonpermanen adalah... -
Aset Lancar
Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua... -
Aset Lainya
Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12... -
Dana Cadangan
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci... -
Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum -
Belanja Operasi
Jenis Belanja ini Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, terdiriri dari: 1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan... -
Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan didasarkan pada Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, terdiri dari: 1. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah... -
Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas... -
Pengeluaran Pembiayaan
Mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terdiri dari: 1. Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan... -
Belanja Transfer
Belanja Transfer mengacu pada Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, terdiri dari : 1. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang... -
Belanja Modal
belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, terdiri dari: 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud... -
Realisasi pengeluaran daerah otonom kabupaten lobar (rupiah) , 2017
Dataset ini berisi data Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten Lombok Barat, 2017. Variabel dalam dataset ini : 1. Jenis Pengeluaran 2. 2017 -
REALISASAI PENERIMAAN DAERAH OTONOM KABUPATEN LOMBOK BARAT (RUPIAH),2017
Dataset ini berisi data Realisasi penerimaan Daerah Otonom Kabupaten Lombok Barat, 2017. Variabel dalam dataset ini : 1. Jenis Penerimaan 2. 2017 -
Data Statistik Dasar/Sektoral BPKAD Kabupaten Lombok Barat
Dataset ini berisi data statistik sektoral Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan formulir permintaan data yang dikirimkan ke BPKAD....