18 dataset found

Organisasi: BPKAD

Filter Results
  • Nilai AKIP BPKAD

    Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi...
  • Konflik pertanahan yang Terfasilitasi penyelesaiannya melalui jalur non litig...

    Sengketa atau konflik merupakan bentuk aktualisasi atas perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai,...
  • Indeks Kepuasan Masyarakat

    Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Unit...
  • Persentase Bidang Lahan Pemda yang Bersertifikat

    Bersertifikat berasal dari kata dasar sertifikat. Arti bersertifikat adalah mempunyai sertifikat. Arti lainnya dari bersertifikat adalah dijamin dengan sertifikat.
  • Investasi Jangka Panjang

    Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi ini terdiri dari : 1. Investasi nonpermanen adalah...
  • Aset Lancar

    Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua...
  • Aset Lainya

    Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12...
  • Dana Cadangan

    Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci...
  • Aset Tetap

    Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum
  • Belanja Operasi

    Jenis Belanja ini Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, terdiriri dari: 1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan...
  • Penerimaan Pembiayaan

    Penerimaan Pembiayaan didasarkan pada Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, terdiri dari: 1. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah...
  • Belanja Tidak Terduga

    Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas...
  • Pengeluaran Pembiayaan

    Mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terdiri dari: 1. Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan...
  • Belanja Transfer

    Belanja Transfer mengacu pada Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, terdiri dari : 1. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang...
  • Belanja Modal

    belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, terdiri dari: 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud...
  • Realisasi pengeluaran daerah otonom kabupaten lobar (rupiah) , 2017

    Dataset ini berisi data Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten Lombok Barat, 2017. Variabel dalam dataset ini : 1. Jenis Pengeluaran 2. 2017
  • REALISASAI PENERIMAAN DAERAH OTONOM KABUPATEN LOMBOK BARAT (RUPIAH),2017

    Dataset ini berisi data Realisasi penerimaan Daerah Otonom Kabupaten Lombok Barat, 2017. Variabel dalam dataset ini : 1. Jenis Penerimaan 2. 2017
  • Data Statistik Dasar/Sektoral BPKAD Kabupaten Lombok Barat

    Dataset ini berisi data statistik sektoral Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan formulir permintaan data yang dikirimkan ke BPKAD....